Tenaga Kerja Suram, Trend Sosial Di Indonesia

Walaupun beberapa kemajuan dalam mengatasi dampak krisis keuangan global, tenaga kerja dan tren sosial di negeri tahun fiskal ini kemungkinan akan tetap suram, International Labour Organization (ILO) telah memperingatkan.

Berbicara pada diskusi dan peluncuran buku tentang tenaga kerja 2009 dan tren sosial di Indonesia di Jakarta, Selasa, ILO ekonom Kazutoshi Chatani mengatakan pemerintah harus segera memberikan perlindungan sosial bagi pekerja terampil tidak terampil dan semi, terutama bagi mereka yang tidak termasuk dalam pemerintah pro-kerja program.

Karena pertumbuhan stagnan sektor formal terpengaruh oleh krisis global, bagian dari angkatan kerja, terutama pekerja diberhentikan, kembali buruh migran dan pencari kerja, telah memasuki informal
sektor di mana mereka tidak diasuransikan, katanya.

Krisis ekonomi global, yang telah mengguncang Eropa, Timur Tengah dan Asia sejak akhir tahun lalu, telah memaksa pengusaha asing untuk menghentikan ratusan ribu pekerjaan yang dimiliki oleh buruh migran Indonesia, sedangkan penurunan pesanan telah memaksa perusahaan pengolahan banyak di rumah untuk merasionalisasi ukuran kerja mereka.

Namun, Chatani mengatakan bahwa karena paket stimulus pemerintah, rabat pajak, proyek-proyek infrastruktur padat karya pembangunan dan pinjaman lunak untuk UKM, sebagai respon cepat terhadap krisis, lebih dari empat juta pekerjaan telah diciptakan.

Pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan.
Tahun ini fiskal, mengalokasikan Rp 66 triliun untuk kemiskinan yang lebih rendah, naik dari Rp 58 triliun disalurkan pada tahun 2008.

Hal ini juga mengalokasikan dana sebesar Rp 369 miliar untuk pelatihan kerja, Rp 110 miliar untuk pelatihan di sektor padat karya dan Rp 30 miliar untuk mendukung jaringan tenaga kerja, dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja yang layak dan upah.

Chatani juga meminta pemerintah untuk tetap memegang dialog sosial dengan mitra sosial seperti serikat pekerja, pengusaha dan badan-badan internasional untuk mencari penyelesaian damai untuk perselisihan industrial dan menghindari kerusuhan sosial.

Serikat menyatakan pesimisme pemerintah akan memberikan perlindungan sosial bagi pengangguran dan ekonomi kurang beruntung selama lima tahun ke depan.

“Penunjukan politisi Muhaimin Iskandar sebagai menteri tenaga kerja baru merupakan indikasi kuat Presiden tidak melihat buruh sebagai masalah krusial yang harus ditangani dengan segera,” kata Ketua Organisasi Tenaga Kerja Indonesia (OPSI) Saepul Tavip, menambahkan 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional UU sudah tidak benar ditegakkan.

Ketua Karyawan BUMN Union (FSP BUMN), Abdul Latief Algaf, merasa skeptis tentang manfaat pengangguran, mengatakan pemerintah belum menunjukkan komitmen untuk melindungi pekerja karena hanya 8,7 juta dari 30 juta pekerja di sektor formal diasuransikan dengan program jaminan sosial (Jamsostek).

Wakil ketua (Apindo) Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto mengatakan pemerintah harus mengalokasikan sebagian dari APBN untuk mendanai jaminan sosial untuk pengangguran dan mendorong pengusaha untuk memberikan skema pesangon yang lebih baik bagi pekerja yang dipecat di negara itu.
The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 2009/11/18